PENGERTIAN KUASA SECARA UMUM

Berkaitan dengan pengertian kuasa secara umum dapat dilihat pada Pasal 1792 KUH Pedata, yang berbunyi :

“Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada seseorang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.”

Berdasarkan ketetntuan diatas, dalam perjanjian kuasa terdapat dua pihak yang terdiri dari :

·         Pemberi kuasa atau Lastgever (instruction, mandate)

·         Penerima kuasa atau disingkat kuasa , yang diberi perintah atay mandat melakukan sesuatu untuk dan atas nama pemberi kuasa.

 Lembaga hukumnya disebut pemberian kuasa atau lastgeving (volmacht, full power), jika :

·         Pemberi kuasa melimpahkan perwakilan atau mewakilkan kepada penerima kuasa untuk mengurus kepentingannya, sesuai dengan fungsi dan kewenangan yang ditentukan dalam surat kuasa;

·         Dengan demikian penerima kuasa berkuasa penuh , bertindak mewakili pemberi kuasa terhadap pihak ketiga untuk dan atas nama pemberi kuasa;

·         Oleh karena itu, pemberi kuasa bertanggungjawab atas segala perbuatan kuasa, sepanjang perbuatan yang dilakukankuasa tidak melebihi wewenanga yang diberikan kuasa.[1]

Pada dasarnya pasal-pasal mengatur pemberian kuasa tidak bersifat imperatif. Aabila para pihak menghendaki, dapat disepakati selain yang digariskan dalam undang-undang. Misalnya, para pihak dapat menyepakati agar pemberian kuasa tidak dapat dicabut kembali (irrevocable). Hal ini dimungkian, karena pada umumnya asal-pasal hukum perjanjian , bersifat mengatur.[2]

---

[1] Lihat putusan MANo. 331K/Sip/1973, tanggal 4-12-1975, Rangkuman Yurisprudensi (RY) MA Indonesia, II, Hukum Acara Perdta, Proyek Yurisprudensi MA 1997, hlm 57.

[2] Bandingkan Putusan MA No. 731 K/Sip/1975, tanggal 16-12-1976, Ibid, hlm 292.